Memahami Pancasila dari Sudut Peta

Dua bocah berseragam pramuka berlutut beralaskan tanah berdebu. Di hadapan mereka, papan tulis kusam berdiri di atas rangka kayu darurat. Kapur putih mencatatkan pelajaran Kewarganegaraan, “_Bab 2. Pancasila dan Dasar Negaraku_ ”. Pada baris terbawah, tertulis kalimat pamungkas yang belum tuntas mencapai kemakmuran, “ _keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia_ ”. Mereka membaca dasar negara bukan di dalam ruang kelas berpendingin udara atau berlantai keramik mengilap. Kesederhanaan pemahaman Pancasila seringkali hadir di tepian sunyi yang luput dari ingatan penguasaannya.

Di atas peta kepulauan yang membentang luas, garis-garis batas kerap digambar dengan kepongahan kartografi metropolitan. Pusat kekuasaan gemar membayangkan negeri ini sebagai deretan statistik pembangunan dan kurva pertumbuhan ekonomi yang memukau di atas kertas seminar. Namun, di sudut-sudut peta yang terlipat, di titik-titik koordinat tempat tanah kerap merekah dan lereng mudah luruh, rakyat bergulat mempertahankan napas harian dengan kepapaan hidup yang teramat dasar.

Pancasila sering kali tiba di pinggiran tidak lagi menjadi jamuan kesejahteraan. Pancasila hari ini menjadi semacam teks hapalan yang ditulis dengan patahan kecil kapur tulis. Kata "adil" menjelma teka-teki pelik bagi anak-anak yang menyimak pelajaran kenegaraan dengan lutut dan telapak kaki bertumpu pada tanah. Dari sudut peta yang ringkih inilah, sebaiknya kita menguji kembali seberapa jauh janji kemerdekaan telah ditepati, ataukah hanya sekedar menjadi deretan dogma yang nyaring dikumandangkan di mimbar-mimbar resmi tanpa pernah menjejak. 

Bencana alam di negeri ini harus ditafsir melampaui jeda takdir. Bencana adalah cermin pembongkar ketimpangan struktural yang membuat nestapa. Gempa bumi meremukkan dinding-dinding bata tanpa tulangan milik keluarga miskin, sementara gedung-gedung beton menjulang langit di kota besar tetap berdiri tegak berbicara “tahan gempa”. Di lereng bukit yang gundul akibat alih fungsi lahan, longsor menimbun gubuk-gubuk petani yang tak pernah memiliki pilihan untuk bermukim di tempat yang lebih aman.

Ketika kabut asap kebakaran hutan di sekitar organisasi, penderitaan kian menelan jurang kelas. Udara bersih tiba-tiba berubah menjadi komoditas mahal yang hanya mampu dibeli oleh yang mampu memasang penyaring udara canggih di ruang-ruang tertutup. Sementara itu, anak-anak dari keluarga rentan terpaksa menghirup partikel jelaga beracun setiap detik, menyerahkan paru-paru kecil mereka pada derita infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) yang menahun.

Derita itu berlipat ganda manakala bencana fisik berkelindan dengan bencana sosial bernama kemiskinan struktural. Pascabencana, gubuk yang runtuh menyisakan utang yang kian menggunung kepada rentenir desa. Tanah garapan yang tertimbun lumpur atau ladang yang terbakar menyirnakan modal hidup yang dikumpulkan bertahun-tahun dengan cucuran keringat, meninggalkan para kepala keluarga dalam keputusasaan yang senyap di tenda-tenda terpal.

Di bilik-bilik penampungan sementara, tulang punggung keluarga mendadak lumpuh dan kehilangan daya. Ayah yang terbiasa memanggul cangkul atau mengayuh becak kini terbaring pasrah dengan sendi-sendi yang ringsek tertimpa balok reruntuhan, atau kehilangan mata pencaharian karena ladangnya lenyap. Ketika penopang hidup tak lagi sanggup berpeluh menghasilkan sesuap nasi, beban nafkah dan kepedihan merembes ke pundak anak-anak yang belum cukup umur.

Di panggung politik nasional, para elite tak henti-hentinya kampanye tentang Generasi Emas 2045. Retorika megah tentang kebangkitan bangsa dan bonus demografi diobral di berbagai spanduk dan pidato kenegaraan. Angka tahun 2045 digambarkan laksana gerbang kesejahteraan, tempat Indonesia konon melesat menjadi kekuatan raksasa dunia yang disegani bangsa-bangsa lain.

Kegetiran lalu hadir saat fantasi keemasan dibicarakan dengan kenyataan di sudut-sudut reruntuhan. Bagaimana mungkin sebuah generasi emas ditenun dari benang-benang kerapuhan gizi buruk, paparan asap pekat yang merusak jaringan paru-paru, dan trauma gempa yang tak pernah pulih? Generasi emas yang didengungkan penguasa terasa melayang di awang-awang, berjarak ribuan mil dari kenyataan anak-anak yang mengeja lambang padi dan kapas di bawah tenda terpal berlantai tanah. 

Kita teringat pada peringatan keras Mohammad Hatta mengenai esensi kemerdekaan satu bangsa. Bung Hatta menandaskan bahwa kedaulatan politik hanyalah jembatan untuk mendatangkan kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Peringatan Hatta ini menghujam tepat esensi persoalan kita hari ini. Kemerdekaan dan sila kelima kehilangan makna sakralnya manakala gagal menjamin sepiring nasi dan atap perlindungan bagi mereka yang tertimpa musibah. Keadilan sosial itu berarti pembagian bantuan pangan dan selimut tipis setelah sorot kamera televisi padam sekaligus beriring dengan jaminan perlindungan hak hidup yang setara di hadapan bencana dan kerentanan ekonomi.

Sila kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia memuat tuntutan moral yang paling berat di antara lima sila yang ada. Sila kelima menolak praktik pemusatan kemakmuran pada segelintir kaum berpunya di pusat-pusat metropolitan. Ketika keadilan itu mandeg di jalan tol dan kawasan industri elit, sila kelima seolah sedang dikhianati oleh tata kelola negara yang abai pada nasib kaum jelata. 

Kritik terhadap watak pembangunan yang meminggirkan keadilan sosial juga pernah dirumuskan secara tajam oleh Soekarno. Dalam pidatonya yang menggali dasar-dasar negara, Bung Karno dalam _Lahirnya Pantjasila_ (1945) menegaskan bahwa demokrasi Indonesia tidak boleh meniru demokrasi barat yang dingin dan menindas kaum papa, " _apakah kita mau Indonesia Merdeka, yang kaum kapitalisnya merajalela, ataukah yang semua rakyatnya sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi yang cukup memberi sandang dan pangan?_ "

Pertanyaan Bung Karno itu masih menuntut jawaban di tengah puing-puing bencana. Apakah Ibu Pertiwi hari ini benar-benar memangku anak-anaknya yang berjelaga asap dan berlutut di tanah berdebu? Ataukah sang ibu telah berubah menjadi sosok tiri yang pilih kasih, memanjakan segelintir anak di pusat kuasa sembari membiarkan anak-anak di pelataran ringkih meregang nyawa diterpa rupa-rupa derita?

Anak-anak korban bencana belajar tentang lambang pohon beringin dan rantai emas di papan tulis yang miring. Mereka menghafal persatuan dan kemanusiaan yang beradab, meski dalam keseharian mereka menyaksikan betapa lambatnya bantuan alat berat tiba untuk menyingkirkan reruntuhan yang menjepit rumah mereka. Juga belajar di sekolah darurat dari anyaman bambu yang menjadi saksi bisu betapa pendidikan kewarganegaraan diajarkan dalam keprihatinan yang menusuk tulang. 

Peta Indonesia semestinya tidak dibaca dari ketinggian satelit atau kemegahan peta digital di ruang kerja para menteri. Peta itu mestinya dibaca dari kontur tanah yang becek, dari jalan-jalan desa yang terputus longsor, dan dari aroma lumpur yang mengering di sudut-sudut barak pengungsian. Di sanalah letak koordinat sejati batin kemanusiaan dan kebangsaan kita sedang diuji.

Dilema kemiskinan pascabencana benar-benar tidak boleh dilihat sebagai kegagalan individu rakyat dalam bekerja keras. Para petani, nelayan, dan buruh harian telah memeras keringat jauh sebelum fajar menyingsing. Kemiskinan mereka adalah buah dari ketidakberdayaan sistemik, tentang ketiadaan mitigasi bencana yang memadai, minimnya jaminan sosial, dan absennya perlindungan negara saat krisis dan bencana meluluhlantakkan ruang hidupnya.

Mengenai pentingnya keadilan sosial yang berakar pada nurani kemanusiaan, Sutan Sjahrir pernah menuangkan renungan mendalam tentang bahaya hilangnya jiwa kerakyatan dalam membangun bangsa. Sjahrir menulis dalam _Pikiran dan Perdjoeangan_ (1947), " _kemerdekaan sejati hanya tercapai apabila rakyat jelata terbebas dari ketakutan akan kemiskinan dan penindasan. Tiada kedaulatan tanpa keadilan sosial yang nyata dinikmati oleh orang-orang kecil di desa-desa._ " 

Maklumat Sjahrir ini menjadi penting bagi narasi kemajuan pembangunan yang congkak. Jembatan megah, gedung kaca, dan jalan tol tidak serta-merta menandakan kebesaran sebuah peradaban jika manusia-manusia di sekitar hidup dalam cekaman ketakutan akan lapar dan dingin. Kedaulatan yang sejati bersemayam dalam rasa aman dan martabat rakyat jelata, bukan pada keindahan laporan tahunan birokrasi.

Tahun 2045 tidak akan terwujud lewat rapalan mantra optimisme. Jika anak-anak hari ini dibiarkan tumbuh dengan paru-paru yang rusak akibat ISPA, tulang yang rapuh karena kekurangan zat besi, dan batin yang lebam oleh keputusasaan ekonomi keluarga, maka tahun 2045 berisiko melahirkan generasi yang cemas dan terasing di negerinya sendiri.

Pancasila dari sudut peta adalah keharusan untuk menatap kembali ke bawah, menunduk ke tanah tempat dua bocah berseragam pramuka itu melipat kakinya. Menghayati sila kelima berarti merasakan penderitaan luka rakyat yang terpinggirkan dan merumuskan kebijakan publik yang berpihak secara radikal kepada mereka yang tak berdaya. Tanpa keberpihakan itu, Pancasila hanya akan berhenti sebagai tulisan kapur yang pelan-pelan terhapus oleh tiupan angin bencana di sela perbukitan.

Yogyakarta, 18 Oktober 2026
Salam.

Maulana Kurnia Putra, S.Sos., MA
(Amil Zakat dan Pekerja Sosial)